Foto: Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya memimpin Sidang Paripurna ke-9 DPRD Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (4/3/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi pembangunan Bali lima tahun ke depan yang diusung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menegaskan komitmen ini usai Sidang Paripurna ke-9 DPRD Bali dalam Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (4/3/2025).
“Kami di dewan sepenuhnya mendukung pelaksanaan visi dan misi ini. Implementasinya nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah, dengan penganggaran serta pengawasan berada di tangan kami. Ini langkah maju untuk Bali lima tahun ke depan, dan kami siap tancap gas!” tegas politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Dewa Jack ini.
Prioritas: Transportasi dan Ketertiban Budaya
Dewa Jack menekankan bahwa DPRD Bali akan fokus pada berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk transportasi publik seperti Trans Metro Dewata. Menurutnya, banyak warga yang datang langsung ke DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi terkait layanan transportasi ini, sehingga menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti upaya penertiban berbagai gangguan terhadap budaya Bali. “Gubernur sudah menegaskan bahwa budaya Bali harus dimuliakan. Namun, mulai muncul gangguan-gangguan yang mengancam kelestariannya. Kami akan segera menata dan menertibkan segala hal yang dapat merusak budaya kita. Pariwisata Bali harus tetap hidup dengan baik tanpa gangguan yang tidak perlu,” ujarnya.
Siap Kawal 15 Perda Prioritas
Mengenai tuntutan dari pengemudi transportasi wisata, Dewa Jack mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan komunikasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Ia memastikan bahwa regulasi yang mendukung sektor ini akan segera dirancang dan disahkan.
“Kami sudah melakukan pembahasan awal dengan berbagai pihak terkait. Saat ini, ada 15 rancangan peraturan daerah (Perda) yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.
DPRD Bali menilai bahwa visi dan misi Gubernur Koster selaras dengan harapan legislatif. Oleh karena itu, mereka siap mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan. “APBD Provinsi Bali harus mencerminkan visi ini, dan kami akan memastikan bahwa anggarannya dikelola serta diawasi dengan baik,” pungkas Dewa Jack. (kbs)