Foto: Gubernur Koster saat berdialog dengan perwakilan pekerja, mahasiswa dan serikat pekerja, di Depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11).
Denpasar, KabarBaliSatu
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 berpotensi menjadi catatan penting dalam sejarah kebijakan pengupahan di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster membuka ruang kenaikan upah yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan tahunan sebelumnya, di tengah desakan buruh agar pemerintah menghitung upah berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Dalam pertemuan dengan perwakilan pekerja dan serikat buruh di Kantor Gubernur Bali, Jumat, 20 November 2026, Koster mengungkapkan bahwa penentuan UMP tidak cukup hanya mengandalkan formula penghitungan yang selama ini digunakan pemerintah pusat. Menurut dia, basis penghitungan upah perlu ditinjau agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup masyarakat Bali.
“Bisa juga selain menggunakan formula, menggunakan pendekatan KHL. Bukan menetapkan KHL menjadi UMP, tapi memakai itu sebagai satu basis dalam menetapkan UMP,” kata Koster.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sedang mencari ruang untuk mendorong kenaikan upah lebih signifikan. Koster sebelumnya juga mengakui bahwa penggunaan formula pengupahan dengan koefisien alfa tertinggi sekalipun belum mampu mendekatkan UMP dengan kebutuhan hidup layak pekerja.
Persoalannya terlihat dari besaran UMP Bali 2026 yang mencapai Rp3.207.459 per bulan. Sementara itu, perhitungan kebutuhan hidup layak yang diajukan kelompok pekerja mencapai Rp5.604.481 per bulan.
Selisih tersebut memperlihatkan besarnya beban yang harus ditanggung pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di Bali, daerah yang perekonomiannya banyak ditopang sektor pariwisata.
Angka kenaikan di atas 40 persen bukan sekadar wacana tanpa dasar hitungan. Jika UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4,5 juta, kenaikannya mencapai sekitar 40,3 persen dibandingkan UMP 2026. Sementara itu, rekomendasi Dewan Pengupahan yang dilaporkan berada di kisaran Rp4.559.886 berarti kenaikan sekitar 42,2 persen.
Dalam pembahasan terbaru, Koster mengungkapkan sempat mengambil jalan tengah pada angka Rp4,2 juta. Angka itu setara dengan kenaikan sekitar 30,9 persen dari UMP 2026. Usulan tersebut belum diterima oleh perwakilan pekerja yang meminta agar rekomendasi kenaikan lebih tinggi dipertimbangkan.
“Karena itu kemarin saya mengambil jalan tengah di angka Rp4,2 juta. Tapi barusan diskusi ditolak,” ujar Koster.
Koster juga menekankan pentingnya mempertemukan kepentingan pekerja dengan kemampuan dunia usaha. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan kenaikan upah meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan keberlangsungan perusahaan.
“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Ini kemudian dikompromikan supaya nyaman, si pemberi upah juga nyaman, usahanya bisa berlanjut,” katanya.
Bagi Koster, tantangannya kini bukan sekadar menetapkan angka kenaikan, melainkan mencari dasar kebijakan yang kuat secara hukum dan masuk akal secara ekonomi.
Jika UMP Bali 2027 akhirnya ditetapkan pada kisaran Rp4,5 juta atau lebih, kenaikannya akan melampaui 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu akan menjadi lompatan besar dalam pengupahan Bali, meskipun belum menyamai kebutuhan hidup layak yang dihitung kelompok pekerja. (kbs)

