BerandaEkonomiHarus Tepat Sasaran, Demer Dorong Integrasi Program UMKM di 27 Kementerian, Jangan...

Harus Tepat Sasaran, Demer Dorong Integrasi Program UMKM di 27 Kementerian, Jangan Sampai Bantuan UMKM Hanya Dinikmati Kelompok yang Sama

Jangan Sampai Ada UMKM Tertinggal dan Hanya Jadi Penonton Program Pemerintah

Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), mendorong integrasi program pemberdayaan UMKM di 27 kementerian agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, merata, dan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkonsentrasi pada kelompok yang sama.

Jakarta, KabarBaliSatu

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun, besarnya jumlah program pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga perlu diimbangi dengan sistem pendataan dan penyaluran bantuan yang terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendorong integrasi data dan program pemberdayaan UMKM yang saat ini tersebar di sedikitnya 27 kementerian dan lembaga. Menurutnya, tanpa integrasi, bantuan pemerintah berpotensi hanya dinikmati kelompok masyarakat yang sama, sementara banyak pelaku usaha lainnya belum memperoleh kesempatan untuk berkembang.

Urgensi penguatan pemberdayaan UMKM juga terlihat dari besarnya peran sektor ini dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian UMKM menunjukkan, berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM, terdapat sekitar 30,21 juta unit usaha UMKM nonpertanian yang tercatat hingga akhir 2025.

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025 mencapai sekitar 60,5 persen. Sektor ini juga menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 15,7 persen terhadap ekspor Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan betapa strategisnya UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Demer menilai, potensi besar tersebut harus diikuti kebijakan pemberdayaan yang lebih terarah. Berdasarkan hasil penelusurannya, meskipun 27 kementerian dan lembaga telah menjalankan program pemberdayaan, integrasi data antarlembaga belum berjalan optimal.

“Banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Akhirnya, yang bisa mengakses dan memperoleh program pemberdayaan justru mereka yang memahami urusan administrasi. Bantuan pun datang kepada orang-orang itu saja, padahal ada 27 kementerian dan lembaga yang menjalankan program serupa,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu.

Demer menegaskan, integrasi data menjadi kebutuhan mendesak, terlebih pemerintah telah memulai penguatan sistem identitas tunggal atau single identity melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.

Dengan menjadikan NIK sebagai basis data bersama, pemerintah dapat memetakan secara lebih akurat masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh program pemberdayaan. Sistem tersebut juga perlu didukung integrasi data by name by address agar penyaluran bantuan lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.

“Kalau 27 kementerian dan lembaga ini sudah terintegrasi, termasuk data by name by address-nya, kita bisa mengetahui siapa yang sudah mendapatkan bantuan dan siapa yang belum. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Lebih jauh, Demer mengingatkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan modal maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga pengembangan produk.

Menurutnya, aspek hilirisasi juga perlu mendapat perhatian serius. Pelaku UMKM harus dibekali kemampuan meningkatkan nilai tambah produk, termasuk memperbaiki desain kemasan dan kualitas pengemasan agar produknya lebih menarik, memiliki daya tahan lebih lama, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap program pelatihan dan bantuan pengembangan usaha memiliki sasaran penerima yang jelas. Dengan demikian, kesempatan untuk berkembang tidak hanya dinikmati pelaku UMKM yang sudah berulang kali mendapatkan bantuan, tetapi juga masyarakat yang baru merintis usaha.

Demer optimistis, apabila integrasi data dan program pemberdayaan dilakukan secara konsisten, pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dipercepat. Semakin banyak masyarakat yang memiliki usaha produktif dan mampu mengembangkan bisnisnya, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja baru dan berkurangnya angka pengangguran.

“Kalau ini dikembangkan, saya yakin negara kita akan lebih cepat memiliki UMKM yang naik kelas. Harapan saya, integrasi ini bisa segera dilakukan,” pungkas wakil rakyat yang sudah lima periode di DPR RI itu. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini