Foto: Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, Bali menghadapi tantangan besar dalam menjaga ruang hidup masyarakatnya. Tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, sekaligus warisan leluhur, kini semakin terdesak oleh ekspansi investasi. Vila, restoran, dan berbagai akomodasi pariwisata perlahan merambah kawasan permukiman, bahkan mendekati ruang-ruang kehidupan masyarakat desa.
Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi mengubah wajah desa, mempercepat alih fungsi lahan, dan membuat harga tanah semakin tidak terjangkau. Ancaman yang lebih besar adalah masyarakat lokal perlahan kehilangan kesempatan untuk memiliki tanah di daerah kelahirannya sendiri.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H. Ia mendorong desa adat mengambil langkah konkret untuk melindungi wilayahnya melalui penyusunan perarem yang mengatur penguasaan dan jual beli tanah sesuai kewenangan desa adat.
Menurutnya, pengendalian investasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Desa adat harus mengambil peran strategis sebagai benteng perlindungan wilayah, lingkungan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.
Mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali ini menyoroti sejumlah kawasan di Kabupaten Badung, khususnya Munggu dan Pererenan, yang mulai menghadapi tekanan investasi. Pembangunan vila dan akomodasi pariwisata dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke lingkungan permukiman masyarakat.
Ia mengingatkan, tanpa pengendalian yang tegas, kawasan yang semula menjadi ruang kehidupan warga berpotensi berubah menjadi kawasan komersial. Persoalannya bukan sekadar perubahan bentang alam, melainkan juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bali.
“Peran desa sangat penting. Jangan sampai orang membeli tanah kemudian masuk sampai ke dalam desa. Kalau dibiarkan, kawasan permukiman bisa habis. Harga tanah juga semakin mahal dan masyarakat lokal semakin sulit memiliki tempat tinggal,” tegas Made Supartha saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas terkait tata ruang, aset, dan perizinan di Bali, di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Bali, Selasa (17/11/2026).
Politisi asal Tabanan ini mencontohkan sejumlah desa di wilayah Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah menerapkan aturan adat untuk membatasi penjualan tanah kepada pihak luar. Kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi desa adat lainnya dalam mempertahankan kawasan permukiman dan lahan hijau agar tidak seluruhnya berubah menjadi kawasan pembangunan.
Namun, Made Supartha yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menegaskan bahwa perlindungan tanah masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan ekonomi kepada masyarakat yang tetap mempertahankan tanahnya sebagai lahan pertanian. Jangan sampai petani berada dalam posisi sulit hingga terpaksa menjual tanah karena kebutuhan hidup, sementara pemerintah terus mendorong perlindungan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan.
Baginya, menjaga sawah bukan hanya persoalan mempertahankan hamparan hijau, tetapi juga menjaga sumber penghidupan masyarakat, ketahanan pangan, serta warisan alam Bali bagi generasi mendatang.
Pengawasan Tata Ruang Jangan Berhenti di Atas Kertas
Selain persoalan penguasaan tanah, Made Supartha menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pembangunan yang diduga melanggar ketentuan tata ruang. Ia menyebut masih terdapat indikasi pembangunan di atas lahan persawahan, termasuk di kawasan Jatiluwih, yang perlu ditelusuri dari aspek kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinan.
“Perdanya sudah bagus, tetapi kalau pengawasannya kurang oleh Satpol PP dan dinas terkait, sama saja bohong. Di lapangan masih banyak orang membangun di tanah yang masih basah atau tanah sawah. Ini harus dicek, apakah izinnya ada atau tidak,” tandasnya.
Menurutnya, keberadaan regulasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti pengawasan dan penindakan yang konsisten. Aparat pemerintah daerah harus berani menjalankan kewenangannya untuk memastikan setiap pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia juga menyoroti penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan. Integrasi perizinan secara nasional, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan fungsi pengawasan.
Pemerintah daerah tetap memiliki ruang kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan regulasi, melainkan integritas, keberanian, dan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan.
Pengawasan tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan administrasi atau pemberian rekomendasi. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap aktivitas pembangunan benar-benar sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Pesisir Jangan Dikuasai, Akses Nelayan Harus Dilindungi
Perhatian Made Supartha juga tertuju pada kawasan pesisir Bali. Ia mengingatkan bahwa derasnya pembangunan pariwisata tidak boleh menghilangkan hak masyarakat lokal untuk menikmati dan memanfaatkan ruang pesisir, terutama bagi nelayan yang menggantungkan kehidupan pada laut.
Pemanfaatan tanah negara dan ruang pesisir harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan pembatasan akses masyarakat. Kawasan pantai harus tetap menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Jangan sampai investasi yang diharapkan membawa manfaat ekonomi justru menutup jalan masyarakat menuju pantai, menghalangi aktivitas nelayan, atau menghilangkan tempat untuk menambatkan perahu.
Ia juga kembali mengungkit persoalan penerbitan sertifikat tanah di kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi perhatian Pansus TRAP DPRD Bali. Dalam pembahasan terdahulu, pihaknya menemukan persoalan terkait ratusan sertifikat yang dinilai perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Menurutnya, penataan kawasan pesisir harus mengutamakan kepastian hukum, perlindungan aset negara, dan kepentingan masyarakat luas. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak publik atas kawasan pantai.
Pantai Bingin Menjadi Catatan Penting Pansus TRAP
Made Supartha menjelaskan, pembentukan Pansus TRAP DPRD Bali sebelumnya tidak terlepas dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait aktivitas pembangunan yang diduga bermasalah, terutama di kawasan pesisir.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung. Dalam penelusuran sebelumnya, pihaknya menemukan sejumlah bangunan berupa homestay, restoran, dan vila yang diduga berdiri di atas lahan berstatus tanah negara.
Selain persoalan pemanfaatan lahan, Pansus TRAP juga menyoroti indikasi pelanggaran kewajiban pajak serta pembangunan di kawasan yang memiliki potensi kerawanan bencana.
“Setelah pandemi, kegiatan pariwisata dan ekonomi mulai bergerak kembali. Pembangunan semakin banyak di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, persawahan, hingga daerah rawan bencana. Pada waktu itu Pansus mulai dibentuk karena ada laporan masyarakat terkait kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Pecatu, khususnya Pantai Bingin,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengawasan tata ruang, aset, dan perizinan tidak boleh hanya dibebankan kepada DPRD atau Pansus. Diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa adat, aparat penegak aturan, dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran sejak dini.
Sebab, persoalan tata ruang bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan pembangunan, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali.
Kajian Akademis Diharapkan Melahirkan Rekomendasi Konkret
Dalam kesempatan tersebut, Made Supartha turut mengapresiasi penelitian mahasiswa Universitas Udayana dan Undiknas yang mengangkat persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Bali.
Menurutnya, kajian akademis memiliki peran penting dalam menghadirkan perspektif ilmiah sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih, Bali saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan ruang hidup masyarakat.
Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi dapat dikembangkan menjadi rekomendasi konkret untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.
Made Supartha mengingatkan, Bali tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan investasi dan pembangunan pariwisata, tetapi mengabaikan masyarakat yang selama ini menjaga tanah, adat, budaya, dan lingkungan secara turun-temurun.
Investasi, menurutnya, harus tumbuh berdampingan dengan kepentingan masyarakat lokal. Tanah bukan semata-mata komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan, melainkan bagian dari ruang hidup, identitas, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali.
Karena itu, desa adat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama sebelum penguasaan lahan semakin meluas. Perlindungan terhadap tanah dan ruang hidup masyarakat tidak boleh menunggu hingga semuanya terlambat.
Jangan sampai Bali semakin dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, dengan hotel dan vila yang terus menjulang, tetapi masyarakat yang mewarisi tanah dan menjaga kebudayaannya justru semakin kehilangan tempat berpijak di tanah kelahirannya sendiri. (kbs)

