Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati Karangasem, Kamis (12/11/2026).
Karangasem, KabarBaliSatu
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati Karangasem, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Par didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem I Ketut Sedana Merta, Asisten III Bidang Administrasi Umum, serta Kepala Bagian Hukum.
Audiensi ini menjadi ruang koordinasi untuk membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, penyempurnaan regulasi, serta perlindungan berbagai potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Karangasem.
Salah satu agenda utama yang disampaikan Kanwil Kementerian Hukum Bali adalah hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang kepariwisataan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan regulasi agar lebih jelas, mudah diterapkan, serta memberikan kepastian hukum.
Selain itu, pembentukan produk hukum daerah, peningkatan pelayanan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan.
Perlindungan kekayaan intelektual turut mendapat perhatian khusus. Upaya ini mencakup penguatan merek produk lokal, pengembangan produk berbasis indikasi geografis, serta perlindungan karya seni dan budaya tradisional. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga identitas dan keunikan potensi daerah.
Dalam konteks pelestarian budaya, pembahasan diarahkan pada dokumentasi tarian sakral, kain tradisional, tradisi lisan, hingga sejarah desa. Penelitian dan pembukuan warisan budaya diharapkan dapat memperkuat proses pewarisan pengetahuan kepada generasi muda.
Namun, upaya dokumentasi dan pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan nilai kesakralan, norma adat, serta ketentuan yang berlaku di masyarakat.
Pembahasan audiensi juga mencakup sejumlah aspek strategis pemerintahan dan pembangunan. Di antaranya penyelenggaraan perizinan, pengawasan pertambangan, pemanfaatan sumber daya alam sesuai kewenangan, pengelolaan pajak daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari sisi tata kelola keuangan dan pembangunan, perhatian diberikan pada transparansi serta pertanggungjawaban keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan.
Kepastian hukum juga dipandang penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus memastikan pemanfaatan potensi daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Gus Par menyambut baik audiensi dan berbagai masukan yang disampaikan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ia berharap sinergi dan pendampingan hukum antara pemerintah daerah dengan Kanwil Kementerian Hukum Bali dapat terus diperkuat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan regulasi maupun administrasi pemerintahan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih tertib dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Melalui penguatan regulasi dan perlindungan hukum, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap potensi daerah, baik di sektor pariwisata, produk lokal, maupun kekayaan budaya, dapat dikelola secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai tradisi.
Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga instrumen untuk menjaga warisan budaya, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Karangasem. (kbs)

