Foto: Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan langkah progresif di tingkat nasional. Di tengah posisinya sebagai destinasi pariwisata dunia yang rentan terhadap dinamika alam, Bali resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).
Langkah strategis ini dikukuhkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Menurut Gubernur Koster, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak lagi cukup bertumpu pada infrastruktur fisik dan respon darurat semata. Lebih dari itu, ketahanan fiskal yang tangguh menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.
“Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat,” tegas Gubernur Koster.
Melalui pemanfaatan Dashboard ARISE yang sebelumnya telah diserahterimakan secara resmi pada 6 Oktober 2026, perangkat daerah kini memiliki instrumen analisis berbasis data untuk memetakan, mengukur, dan mengantisipasi beban fiskal akibat bencana secara terukur.
Gubernur Koster menekankan agar implementasi sistem ini tidak berhenti sebagai seremonial belaka. Ia menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali untuk serius menguasai teknis operasional sistem. Hasil analisis ARISE nantinya wajib diintegrasikan langsung ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah,” ujar Koster.
Kebijakan ini selaras dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Penguatan fiskal ini juga menjadi manifestasi nilai-nilai Sad Kerthi khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi, dalam memberikan perlindungan optimal kepada krama Bali dan wisatawan.
Komitmen nyata Pemprov Bali ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam keynote speech-nya memuji langkah proaktif Bali yang dinilai layak menjadi model rujukan nasional.
“Langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana,” ungkap Adriyanto.
Adriyanto juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, di mana BPBD berperan menyediakan data kebencanaan yang akurat, sementara BPKAD dan Bappeda menerjemahkannya ke dalam strategi alokasi anggaran yang efektif.
Dengan penguatan kapasitas ini, Bali optimis mampu membangun tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya adaptif dan terukur, tetapi juga berorientasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi pariwisata Bali. (kbs)