Foto: Ilustrasi usulan 611 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun 2027 yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB.
Denpasar, KabarBaliSatu
Rencana pemerintah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026 mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pun telah menyiapkan usulan kebutuhan aparatur untuk tahun mendatang dengan mengajukan sebanyak 611 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 2027.
Meski demikian, usulan tersebut hingga kini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dengan demikian, jumlah formasi yang nantinya benar-benar dibuka di lingkungan Pemprov Bali belum dapat dipastikan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pemerintah menargetkan pendaftaran seleksi mulai dibuka pada November 2026.
Menurut Prasetyo, rekrutmen tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama menggantikan aparatur yang memasuki masa pensiun serta memperkuat sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, mengatakan Pemprov Bali telah mengajukan usulan pengadaan ASN sebanyak 611 formasi untuk tahun 2027.
“Untuk formasi Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan Formasi Pengadaan ASN sejumlah 611 formasi,” ujar Budiasa, Minggu (8/11/2026).
Namun, hingga saat ini Pemprov Bali belum menerima keputusan resmi dari Kementerian PANRB mengenai persetujuan usulan tersebut. Pemerintah daerah masih menunggu penetapan pemerintah pusat untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai yang dapat dipenuhi melalui rekrutmen mendatang.
Tidak hanya jumlah formasi, rincian jabatan yang akan dibuka juga masih menunggu keputusan. Rincian tersebut mencakup jenis jabatan, bidang pekerjaan, kualifikasi pendidikan atau jurusan yang dibutuhkan, hingga perangkat daerah yang akan menjadi lokasi penempatan pegawai.
BKPSDM Bali, kata Budiasa, akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB.
Setelah ketentuan resmi diterbitkan, Pemprov Bali akan menyiapkan langkah tindak lanjut dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.
Jumlah Pegawai Pemprov Bali Capai 20.715 Orang
Di sisi lain, kebutuhan pengadaan ASN juga tidak terlepas dari kondisi dan komposisi pegawai yang saat ini dimiliki Pemprov Bali.
Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Bali tercatat sebanyak 20.715 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 7.661 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9.239 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, dan 3.815 PPPK Paruh Waktu.
Dari total 7.661 PNS, sebanyak 3.483 orang merupakan tenaga guru, 894 tenaga kesehatan, 2.727 tenaga teknis atau pelaksana, serta 557 pejabat struktural.
Sementara itu, PPPK Penuh Waktu berjumlah 9.239 orang, terdiri atas 4.106 tenaga guru, 629 tenaga kesehatan, dan 4.504 tenaga teknis atau pelaksana.
Adapun 3.815 PPPK Paruh Waktu terdiri atas 458 tenaga guru, 317 tenaga kesehatan, serta 3.040 tenaga teknis atau pelaksana.
Dengan komposisi tersebut, usulan 611 formasi ASN untuk 2027 diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah, sesuai prioritas dan kebutuhan organisasi.
Di tengah berkembangnya informasi mengenai rencana rekrutmen CPNS, Budiasa mengingatkan seluruh pegawai agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum memiliki kepastian resmi.
Ia meminta seluruh aparatur tetap menjaga profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh pegawai agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi, dan terus menjaga kinerja serta fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Budiasa menegaskan, apabila sudah terdapat informasi resmi mengenai seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemprov Bali, BKPSDM akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal informasi resmi instansi.
“Jika sudah ada informasi terkait seleksi pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Bali, kami akan mengumumkan melalui website BKPSDM Provinsi Bali secara terbuka,” pungkasnya. (kbs)