Foto: Gubernur Koster saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah, di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Posyandu. Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10).
Gubernur Koster menyambut positif pelaksanaan rapat koordinasi lintas wilayah ini. Selain menjadi wadah penyelarasan program, kehadiran ratusan delegasi secara nyata memberikan dampak ganda bagi pemulihan dan geliat sektor pariwisata serta perekonomian lokal Bali.
“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.
Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Bali dalam menyokong tiga lembaga strategis tersebut, Koster mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan dengan mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat.
“Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu,” tegas Gubernur Koster, menekankan pentingnya peran ketiganya dalam menghidupkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, mengingatkan seluruh jajaran pengurus agar menjalankan tata kelola kelembagaan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegas Tri Tito Karnavian.
Guna memperluas daya jangkau pelayanan, Tri Tito juga membeberkan rencana strategis TP Posyandu yang akan menjalin kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Sinergi ini ditujukan untuk memperkuat edukasi gizi dan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak demi meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menggarisbawahi bahwa penanganan isu-isu krusial di daerah membutuhkan kerja sama terpadu dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Bernhard, berbagai persoalan mendesak seperti percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, hingga pengembangan kapasitas perajin lokal menuntut kolaborasi lintas sektor yang erat agar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tingkat regional ini diikuti oleh perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Bagian Tengah. Pertemuan ini menghimpun para pemangku kepentingan dari unsur Dekranasda, TP PKK, pengurus Posyandu, serta dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Sebagai penutup dari rangkaian tiga wilayah di Indonesia, forum di Bali ini diharapkan melahirkan pola kolaborasi terintegrasi, menyamakan persepsi tata kerja, serta memastikan setiap rekomendasi diterjemahkan ke dalam perencanaan program dan penganggaran daerah yang terukur serta tepat sasaran.(kbs)