Foto: Gubernur Koster saat turun langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memantau kondisi antrean dan menemui masyarakat secara langsung.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ada yang janggal dalam drama antrean BBM di Bali. Ketika warga berjam-jam menunggu bensin, perhatian publik mendadak beralih ke video Gubernur Bali I Wayan Koster bersitegang dengan pegawai SPBU. Persoalan pasokan yang semestinya menjadi pokok perkara perlahan tenggelam oleh tontonan adu mulut.
Kita tidak sedang mencari pembenaran. Pegawai SPBU juga masyarakat kecil yang berhak lelah, beristirahat, dan diperlakukan manusiawi. Namun, menghakimi seorang gubernur hanya dari satu potongan peristiwa tanpa melihat keseluruhan krisis juga bukan sikap yang adil.
Mari kembali ke pangkal masalah. Sudah berhari-hari antrean BBM menyusahkan warga Bali. Ada yang terlambat bekerja, kehilangan waktu produktif, bahkan kesulitan menjalankan urusan keluarga.
Ketika masyarakat mengeluh, Koster memilih turun langsung. Ia mendatangi Depo Pertamina Sanggaran, berkoordinasi dengan pimpinan Pertamina, lalu memantau situasi di SPBU.
Koster datang ke tempat yang berpotensi memancing kemarahan publik. Bukan pekerjaan yang nyaman bagi seorang gubernur. Di lapangan, orang tidak selalu peduli siapa yang bertanggung jawab atas pasokan. Mereka hanya tahu BBM sulit didapat dan pemerintah harus memberikan jawaban.
Namun, ketika Koster muncul dan berhadapan dengan pegawai SPBU, justru dirinya yang menjadi sasaran penghakiman. Video itu menyebar, perdebatan membesar, sementara pertanyaan mendasar tentang pasokan dan distribusi berisiko tersisih.
Inilah ironi krisis BBM Bali, orang yang terlihat berusaha menyelesaikan masalah justru menjadi pusat kemarahan, sementara persoalan yang membuat warga mengantre berjam-jam belum sepenuhnya selesai.
Soal SPBU beroperasi 24 jam pun harus dipahami dengan benar. Buka 24 jam bukan berarti seorang pegawai dipaksa bekerja tanpa henti selama sehari semalam. Artinya, pelayanan harus berjalan sepanjang hari melalui pembagian sif, tenaga pengganti yang cukup, dan waktu istirahat yang layak.
Karena itu, keluhan operator yang menangis di hadapan Koster tidak boleh disepelekan. Pekerja bukan robot. Mereka membutuhkan perlindungan dan pengaturan kerja yang manusiawi. Jika pelayanan diperpanjang, kesiapan tenaga kerja harus ikut diperhitungkan.
Tetapi apakah keluhan tersebut lantas menghapus persoalan utama? Tentu tidak. Koster bukan pihak yang mengendalikan seluruh rantai pasokan BBM. Distribusi melibatkan Pertamina, sementara kebijakan energi dan pengawasannya juga berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam koordinasi dan penanganan dampak krisis, tetapi tidak bisa menggantikan seluruh fungsi pihak-pihak tersebut.
Maka, ketika antrean belum terurai, publik harus tetap menagih penjelasan tentang pasokan, pengiriman, dan distribusi. Jika BBM sudah tersedia, kapan seluruh SPBU menerima kiriman? Jika pelayanan diperpanjang, apakah tenaga kerjanya mencukupi? Jika ada janji normalisasi, di mana ukuran keberhasilannya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya terus dikawal. Sayangnya, ketika video Koster dan pegawai SPBU viral, selalu ada risiko persoalan ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Apakah ada pihak yang ingin mengambil keuntungan politik atau menjatuhkan Koster? Pertanyaan itu boleh muncul, tetapi tuduhan harus didukung bukti. Jangan sampai kritik yang sah justru dicampuradukkan dengan prasangka.
Yang perlu diwaspadai adalah ketika penderitaan masyarakat dan kelelahan pekerja hanya dijadikan bahan pertarungan opini. Satu pihak sibuk menghakimi gubernur, pihak lain sibuk membela, sementara warga masih membutuhkan kepastian kapan antrean berakhir.
Koster tentu tidak kebal kritik. Jika cara komunikasinya keliru, ia patut diingatkan. Namun, keberaniannya turun langsung juga tidak seharusnya dihapus begitu saja hanya karena sebuah video menjadi viral.
Jangan sampai yang sibuk bekerja justru menjadi sasaran, sementara yang sibuk memanfaatkan keadaan merasa paling berjasa.
Kalimat itu bukan berarti setiap tindakan Koster harus dibenarkan. Maksudnya, jangan menilai seluruh pekerjaan seorang pemimpin hanya dari satu potongan video menyesatkan. (kbs)