Foto: Gubernur Koster saat meninjau Depot BBM PT Pertamina Patra Niaga, Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD selama tiga hari, terhitung sejak 15 hingga 17 Oktober 2026. Langkah darurat ini diambil guna mengurangi beban lalu lintas dan mendukung percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Keputusan penyesuaian sistem kerja tersebut disepakati usai Gubernur Bali Wayan Koster melakukan koordinasi ulang dengan Direktur Utama PT Pertamina pada Rabu (14/10/2026) siang, menyusul evaluasi kondisi penyaluran BBM di lapangan.
“Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka diberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15–17 Oktober 2026,” tegas Gubernur Koster di Denpasar, Rabu (14/10/2026).
Kebijakan WFH ini dituangkan resmi melalui Surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026. Selain menyasar aparatur sipil negara dan pegawai BUMN/BUMD, instruksi ini meminta seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta di Bali untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring selama periode tersebut.
Meski demikian, Pemprov Bali menegaskan bahwa penyesuaian kerja dari rumah tidak boleh mengganggu efektivitas pelayanan publik. Sektor pelayanan dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat, layanan kedaruratan, serta aparat keamanan dipastikan tetap beroperasi penuh secara tatap muka (work from office).
Penerapan WFH menjadi bagian dari rangkaian strategi recovery (pemulihan) lintas sektor yang dirancang Pemprov Bali bersama Pertamina. Sebelumnya, Gubernur Koster telah menggelar rapat koordinasi marathon bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, pada Selasa (13/10/2026) sore hingga malam hari.
Dalam rapat tersebut, disepakati skenario taktis percepatan pengiriman BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju SPBU, khususnya di empat wilayah terdampak utama, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
“Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,” Koster menjelaskan.
Skenario percepatan tersebut meliputi optimalisasi jam operasional depo dan SPBU menjadi 24 jam secara bertahap, serta penambahan tenaga operasional dari pihak Pertamina untuk mempercepat proses bongkar muat pasokan.
Guna memastikan armada pengangkut BBM tidak terjebak kemacetan, pengiriman truk tangki dari depo menuju SPBU mendapatkan pengawalan melekat dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
“Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda dari depo ke SPBU agar distribusi lancar,” imbuhnya.
Gubernur Koster mengakui bahwa Pertamina sejatinya menargetkan distribusi BBM kembali normal pada Rabu (14/10/2026). Namun, karena kepadatan antrean di SPBU masih terjadi hingga Rabu siang, Pemprov Bali memutuskan untuk menambah intervensi kebijakan berupa penyesuaian arus mobilitas warga dan penyiapan pengamanan berlapis.
Untuk memperlancar pelayanan di titik penyuplai, Pemprov Bali turut menggalang dukungan penuh dari jajaran TNI dan Kepolisian. Personel Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana dikerahkan ke lokasi-lokasi SPBU untuk membantu menertibkan antrean, sementara Polda Bali memfokuskan personel pada rekayasa lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi.
“Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU,” tutur Koster.
Melalui perpaduan kebijakan penguraian mobilitas (WFH/PJJ), operasional depo 24 jam, hingga pengawalan ketat aparat keamanan, Pemprov Bali menargetkan krisis antrean BBM dapat teratasi sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan tanpa mengorbankan stabilitas roda pemerintahan dan layanan masyarakat. (kbs)