Foto: Agung Bagus Pratiksa Linggih, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, menegaskan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali merupakan tanggung jawab teknis pengelolaan di tingkat regional.
Ajus Linggih merespons maraknya tuduhan publik yang mengarah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Partai. Menurutnya, kelangkaan ini tidak terjadi secara nasional, melainkan terfokus di wilayah Bali.
“Saya lihat banyak yang menyalahkan Golkar dan Ketum Bahlil. Tapi sepengetahuan saya kelangkaan BBM hanya terjadi di Bali, sehingga ini masih merupakan tanggung jawab regional. Kementerian itu level kebijakan nasional, di mana teknis distribusi dan sebagainya itu tanggung jawab BUMN terkait,” ujar Ajus Linggih.
Politikus Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi DPD Partai Golkar Provinsi Bali serta Ketua Umum BPD HIPMI Bali tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil langkah proaktif dalam merespons situasi ini. Sebagai putra politikus senior Golkar Gde Sumarjaya Linggih (Demer), ia intens mendesak pihak eksekutif BUMN untuk memberikan perhatian khusus terhadap Bali.
“Dari hari Kamis minggu lalu saya sudah berkoordinasi dengan Direksi Holding Pertamina agar kondisi Bali bisa dapat perhatian khusus. Dan tadi pagi kembali saya suarakan dengan Direksi Pertamina,” terangnya.
Ajus menambahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejatinya juga terus berusaha keras memastikan ketersediaan pasokan BBM secara nasional. Namun, pemulihan di tingkat tapak memerlukan koordinasi serta eksekusi teknis yang cepat dari pihak pengelola wilayah.
“Ini bukan saatnya membela atau mengkambinghitamkan siapapun. Solusi harus segera bergulir. Saya harap Pertamina Patra Niaga, khususnya region Bali, bisa antisipasi lebih baik ke depannya. Karena kerugian masyarakat juga bagian dari kerugian negara, bukan hanya dari APBN,” tegas Anggota DPRD Bali tersebut.
Ia juga menyambut baik langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani gejolak distribusi BBM ini. “Saya apresiasi juga Pak Gubernur sudah langsung koordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga Bali untuk percepatan,” tambah Ajus.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) ke Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Senin (12/10/2026). Pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan resmi terkait kelangkaan dan antrean panjang pasokan BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Bali di mata internasional melalui pengawasan ketat pasokan BBM.
“Pengelolaan BBM di Bali agar dilakukan secara ketat. Hal ini penting untuk menjaga kondusivitas Bali di mata masyarakat dunia,” tegas Koster sembari berharap penyaluran BBM dapat segera kembali normal. (kbs)