Foto: Kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan Potensial tentang Peningkatan Kepemimpinan dan Kesejahteraan Perempuan (KPP) di Provinsi Bali, di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas, Denpasar, Rabu (7/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Komitmen mendorong kesetaraan gender kembali ditegaskan melalui penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan. Perempuan dinilai bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan kekuatan penting yang memiliki potensi, kapasitas, dan nilai strategis untuk ikut menentukan arah pembangunan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga tingkat nasional.
Pesan tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan Potensial tentang Peningkatan Kepemimpinan dan Kesejahteraan Perempuan (KPP) di Provinsi Bali, yang berlangsung di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas, Denpasar, Rabu, 7 Oktober 2026. Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pengetahuan, kepemimpinan, partisipasi, serta kesejahteraan perempuan.
Bimtek tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Undiknas Denpasar, dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali.
Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah III Kementerian PPPA RI, Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Staf Khusus Menteri PPPA Bidang Perempuan dan Politik Nia Sjarifudin, Vice Rector for Human Resources and Finance Undiknas Denpasar Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H., C.Med., Kepala UPTD PPPA Provinsi Bali yang mewakili Kepala Dinas PPPA Provinsi Bali Luh Made Srianingsih, Ketua Pusat Studi Undiknas Gung Tini Gorda, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Undiknas Denpasar Dr. Putu Dyah Permata Korry, S.E., M.M.
Penguatan peran perempuan dinilai semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Perempuan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkontribusi di ruang publik, tetapi juga memainkan peran fundamental dalam keluarga.
Perempuan merupakan sosok yang melahirkan, merawat, sekaligus ikut membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa. Karena itu, pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kesetaraan, tetapi juga sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia.
Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan keahlian di berbagai bidang. Materi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan disampaikan oleh Dr. Putu Dyah Permata Korry, S.E., M.M., sementara materi Politik dan Partisipasi Perempuan disampaikan oleh Nia Sjarifudin.
Adapun materi Kepemimpinan Perempuan disampaikan oleh Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum., sedangkan materi Gender dan Kesehatan Reproduksi disampaikan oleh Dewa Ayu Mirah Ardrini. Seluruh rangkaian kegiatan dimoderatori oleh Anak Agung Mia Intentilia, S.IP., M.A., yang memandu jalannya diskusi agar berlangsung interaktif dan terarah serta memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan pengalaman terkait penguatan peran perempuan.
Beragam materi tersebut memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam berbagai ruang pengambilan keputusan, tetapi juga menyangkut kemandirian ekonomi, kepemimpinan, kesehatan, serta kemampuan perempuan untuk mengambil peran dalam kehidupan sosial dan pembangunan.
Kegiatan juga dikemas secara interaktif melalui diskusi bersama peserta. Sebanyak 360 peserta dari berbagai generasi mengikuti Bimtek dengan antusias. Peserta aktif menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan pengalaman yang mereka hadapi terkait peran serta perempuan di lingkungan masing-masing.
Interaksi tersebut menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok dan generasi. Ruang dialog juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan pengalaman perempuan di tingkat masyarakat dengan perspektif kebijakan dan pembangunan yang lebih luas.
Menutup rangkaian kegiatan, panitia memberikan apresiasi kepada peserta yang dinilai paling aktif selama Bimtek melalui pembagian doorprize. Sebanyak lima pemenang masing-masing menerima satu karung beras berukuran lima kilogram.
Penyerahan doorprize dilakukan langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah III Kementerian PPPA RI, Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par.
Dalam pidatonya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah III Kementerian PPPA RI, Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par., memberikan apresiasi kepada Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali atas kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut. Menurutnya, upaya mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya Deputi Kesetaraan Gender, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Pendidikan Nasional yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Laksmi.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata bahwa pemberdayaan perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga komunitas perempuan. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai penggerak, pengambil keputusan, pemimpin, sekaligus pihak yang turut menentukan arah pembangunan.
Laksmi mengatakan perempuan Indonesia memiliki potensi besar berupa pengetahuan, pengalaman, kreativitas, serta daya juang yang dapat menjadi kekuatan pembangunan. Potensi tersebut, menurutnya, juga tercermin pada perempuan Bali yang sejak dahulu dikenal memiliki semangat untuk bekerja dan berkontribusi tanpa membeda-bedakan jenis pekerjaan.
“Perempuan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan penggerak pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemimpin yang turut menentukan arah pembangunan bangsa,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak perempuan di Bali untuk terus membangun kepercayaan diri, memperkuat kapasitas, serta membuka ruang kolaborasi agar dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah maupun nasional. Bimtek tersebut diharapkan menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat perempuan agar saling menguatkan dan bergerak bersama dalam mendorong kemajuan Bali dan Indonesia.
Laksmi juga menekankan bahwa kepemimpinan perempuan tidak semata-mata diukur dari kepemilikan jabatan formal. Kepemimpinan dapat tumbuh dari kemampuan seorang perempuan menggerakkan masyarakat, mengembangkan usaha, memperjuangkan kepentingan kelompok, menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar, serta menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya.
“Jadi, pemimpin perempuan itu ketika mampu menggerakkan masyarakat, mengembangkan usaha, memperjuangkan kepentingan kelompoknya, menyelesaikan persoalan di lingkungannya, dan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya,” katanya.
Di sisi lain, Laksmi mengingatkan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Semangat HeForShe, menurutnya, perlu diwujudkan melalui dukungan nyata laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat, termasuk dalam melindungi dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang.
Dukungan tersebut diyakini dapat membawa dampak luas, mulai dari pengasuhan keluarga yang lebih baik, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, hingga akses pendidikan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, kolaborasi antara perempuan dan laki-laki juga penting untuk mencegah pekerja anak, perkawinan anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Dengan dukungan yang setara dan kolaborasi lintas sektor, Laksmi berharap pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu menciptakan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pembangunan yang lebih sejahtera, aman, dan damai.
Tidak hanya itu, Vice Rector for Human Resources and Finance Undiknas Denpasar, Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H., C.Med., menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun kegiatan seremonial. Menurutnya, pemberdayaan perempuan merupakan langkah nyata untuk memperkuat fondasi keluarga, masyarakat, hingga bangsa, mengingat perempuan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar penggerak kemajuan.
Ia mengatakan, ketika perempuan memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, serta ruang untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan, maka peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama akan semakin besar.
“Pemberdayaan perempuan bukanlah sekadar slogan atau agenda seremonial belaka. Pemberdayaan perempuan berarti kita sedang memperkuat fondasi utama dari sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tegasnya.
Sri Rahayu Gorda juga menilai upaya mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kapasitas perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, hingga keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang secara optimal.
Menurutnya, penguatan pemberdayaan perempuan juga harus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi. Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah inklusi keuangan melalui perluasan akses perempuan terhadap layanan perbankan, permodalan, pembiayaan, serta peningkatan literasi dan kemampuan mengelola keuangan secara mandiri.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital juga dinilai menjadi bagian penting dalam membuka peluang baru bagi perempuan. Perempuan perlu dibekali keterampilan dan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha, membangun bisnis daring, memperluas pemasaran, sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas.
“Perempuan perlu memiliki keterampilan dan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi, mengembangkan bisnis daring, memperluas pemasaran, serta menciptakan peluang usaha baru melalui kecanggihan teknologi,” ujarnya.
Selain transformasi digital dan inklusi keuangan, Sri Rahayu Gorda mendorong penguatan keterampilan lokal dan kewirausahaan. Potensi yang dimiliki daerah dan komunitas, menurutnya, dapat dikembangkan menjadi sumber usaha produktif, termasuk bagi pelaku UMKM dan ibu rumah tangga.
Karena itu, akses perempuan terhadap pasar dan jejaring usaha juga perlu diperluas. Dengan dukungan keterampilan, modal, teknologi, serta jaringan yang memadai, perempuan diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang menciptakan peluang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga maupun masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang dibacakan Kepala UPTD PPPA Provinsi Bali, Luh Made Srianingsih, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmen dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan dan penguatan kelembagaan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaannya.
Dalam sambutan tersebut disebutkan, kebijakan pengarusutamaan gender sejalan dengan visi pembangunan Bali serta arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan periode 2025–2030. Salah satu fokusnya adalah memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta kelompok marginal melalui edukasi dan sosialisasi berbasis desa adat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong pengembangan program khusus Akademi Perempuan di Bali. Program ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kapasitas perempuan Bali dalam berbagai bidang, mulai dari politik, kepemimpinan, kewirausahaan, pengasuhan anak (parenting), kesehatan mental, hingga keterampilan lainnya yang dapat mendukung kemandirian dan peran perempuan dalam pembangunan.
“Pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh. Melalui pengembangan Akademi Perempuan Bali, kita ingin memperkuat kapasitas perempuan dalam politik, kepemimpinan, kewirausahaan, parenting, kesehatan mental, serta berbagai keterampilan lainnya,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Bimtek Pengarusutamaan Gender dinilai menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, sekaligus meningkatkan keterampilan teknis para pihak dalam memperkuat kelembagaan PUG di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan strategi PUG, termasuk dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Penguatan peran dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan PUG juga menjadi perhatian penting. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut yang konkret sehingga pengarusutamaan gender tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam program dan proses pembangunan.
“Setiap perangkat daerah diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai pengarusutamaan gender, tetapi mampu menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dan terintegrasi dalam program pembangunan,” lanjutnya.
Melalui penguatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Bali sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan capaian pemberdayaan gender secara nasional.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Undiknas Denpasar, Gung Tini Gorda, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Menurutnya, perempuan tidak seharusnya terus-menerus berada dalam posisi yang harus membuktikan kemampuan dan kelayakannya sebelum mendapatkan kepercayaan maupun penghargaan.
“Kenapa perempuan selalu dituntut untuk membuktikan? Kita ingin perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa harus terus-menerus membuktikan dirinya baru kemudian dihargai. Kenapa tidak sama seperti laki-laki yang bisa langsung mendapatkan ruang untuk memilih?” ujar Gung Tini Gorda.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membangun kemandirian dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan. Dari semangat tersebut, lahir gagasan Kelas Perempuan sebagai program pendidikan yang dikembangkan melalui perguruan tinggi, salah satunya di Kampus STIE Satya Dharma Singaraja.
Gung Tini Gorda menjelaskan, gagasan tersebut berangkat dari filosofi pendirian kampus yang diyakini sebagai ruang untuk mengubah kehidupan seseorang melalui pendidikan. Kampus tersebut mengusung semangat “Taj Mahal versi pendidikan”, yang menggambarkan keyakinan bahwa cinta dan kepedulian yang diwujudkan melalui pendidikan dapat menjadi jalan untuk membawa perubahan.
“Lahir sebuah konsep besar, yaitu Kelas Perempuan sebagai program pendidikan dari perguruan tinggi. Konsepnya bukan melihat rupiahnya, tetapi bagaimana persoalan yang harus dibereskan bisa kita selesaikan melalui pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, perjuangan tersebut juga akan terus dikembangkan di lingkungan Undiknas Denpasar. Salah satu gagasan yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan Kelas Perempuan khusus bidang politik. Program tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas, memahami politik, membangun keberanian mengambil keputusan, sekaligus memperluas peran perempuan dalam ruang publik.
Bagi Gung Tini Gorda, pemberdayaan perempuan pada akhirnya harus bermuara pada kemandirian. Perempuan perlu memiliki kekuatan ekonomi agar tidak selalu bergantung kepada pasangan, sekaligus memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi potensi dan menentukan pilihan hidupnya sendiri.
“Goal-nya adalah bagaimana perempuan bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus meminta sesuatu kepada suami. Dengan kemandirian itu, perempuan memiliki ruang untuk mengeksplorasi dirinya, mengembangkan potensi, dan menentukan masa depannya,” tegasnya.
Narasumber Politik dan Partisipasi Perempuan sekaligus Staf Khusus Menteri PPPA Bidang Perempuan dan Politik, Nia Sjarifudin, mendorong agar perempuan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi subjek yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, perempuan memiliki kompetensi dan pengalaman yang kuat dalam mengambil keputusan, bahkan hal tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Nia mencontohkan, dalam lingkup keluarga perempuan terbiasa menentukan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari memilih bahan pangan, mengatur keuangan, menentukan pola pengasuhan, hingga mengatur aktivitas anak. Berbagai keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kebutuhan keluarga dan keterbatasan sumber daya.
“Perempuan itu punya kompetensi sendiri. Dia sudah terbiasa mengambil keputusan. Di dalam rumah, misalnya, perempuan menentukan kebutuhan keluarga, mengatur keuangan, mengatur antar-jemput anak, sampai memfilter berbagai informasi. Jadi, sebenarnya kekuasaan untuk mengambil keputusan itu sudah ada dalam dirinya,” ujar Nia.
Menurutnya, pengalaman perempuan dalam mengelola kehidupan keluarga juga membentuk kepekaan terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Perempuan dinilai memiliki pengalaman langsung dalam melihat kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan anak, pengasuhan, kebersihan lingkungan, hingga persoalan kelompok lanjut usia.
Namun, pengalaman tersebut belum selalu diikuti dengan keterlibatan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan di masyarakat. Nia menyoroti fenomena ketika rapat-rapat di tingkat RT maupun RW lebih sering menghadirkan laki-laki, meskipun dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan justru banyak perempuan yang terlibat langsung.
“Siapa yang mengurus kegiatan posyandu, lansia, jentik nyamuk, kegiatan 17 Agustus, sampai arisan? Banyak yang menjalankan adalah perempuan. Tetapi ketika ada rapat RT atau RW yang membahas pembangunan, apakah perempuan selalu diundang untuk ikut mengambil keputusan? Belum tentu,” katanya.
Menurut Nia, kondisi tersebut berpotensi membuat pembangunan kehilangan perspektif penting karena pengalaman perempuan tidak ikut masuk sejak tahap perencanaan. Ia menilai, perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman sosial yang berbeda, sehingga keduanya perlu dilibatkan secara setara dalam menentukan arah pembangunan.
“Ketika perempuan tidak dilibatkan sejak proses perencanaan, ada pengalaman dan kebutuhan yang mungkin tidak ikut terbaca dalam pembangunan. Padahal, pengalaman hidup perempuan juga perlu memengaruhi bagaimana pembangunan itu dirancang,” tegasnya.
Karena itu, Nia menilai kegiatan yang memperluas wawasan mengenai pemberdayaan dan partisipasi perempuan perlu terus dilanjutkan, terutama dengan mendorong pendidikan politik bagi perempuan. Pendidikan politik, menurutnya, tidak boleh dipersempit hanya sebagai persiapan untuk masuk ke dunia politik praktis, tetapi harus dipahami sebagai upaya membangun kesadaran perempuan agar berani mengambil keputusan dan menyuarakan pengalaman serta kepentingannya.
“Pendidikan politik jangan selalu diartikan seolah-olah perempuan mau masuk ke dunia politik praktis. Pendidikan politik juga berarti bagaimana perempuan mengambil keputusan di keluarga, di ruang publik, di RT, RW, sampai bagaimana aspirasinya bisa terwakili oleh wakil-wakil perempuan di parlemen,” jelasnya.
Nia juga mengingatkan bahwa kehadiran perempuan secara kuantitatif dalam forum pembangunan belum otomatis menunjukkan adanya partisipasi yang bermakna. Ia mencontohkan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang yang secara jumlah telah memenuhi ketentuan tertentu, tetapi tetap perlu dilihat apakah perempuan yang hadir benar-benar menyampaikan pandangan dan aspirasinya.
“Jangan sampai kita mengatakan sudah ada perempuan yang hadir dalam Musrenbang, tetapi pertanyaannya, perempuan di situ bicara atau tidak? Pendidikan politik diperlukan untuk membangun kesadaran bahwa pengalaman hidup perempuan itu penting untuk disuarakan dan perlu memengaruhi pembangunan,” pungkasnya.
Narasumber Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Undiknas, Dr. Putu Dyah Permata Korry, SE., MM., menilai kegiatan tersebut menjadi momentum positif untuk membuka wawasan dan pola pikir perempuan mengenai makna pemberdayaan. Menurutnya, perempuan perlu menyadari bahwa dirinya telah memiliki kemampuan untuk berdaya dan produktif, sehingga pemberdayaan tidak semata-mata harus diukur dari seberapa besar penghasilan atau nilai ekonomi yang dihasilkan.
“Selama ini masih banyak paradoks yang kita temui di lingkungan sosial. Karena itu, melalui kegiatan bimtek ini semoga wawasan dan pola pikir kita semakin terbuka, sehingga kita mampu melihat bahwa sebenarnya kita sebagai perempuan bisa berdaya,” ujarnya.
Mita Korry menjelaskan, perempuan pada dasarnya telah menjalankan berbagai aktivitas produktif dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah bagaimana mengubah berbagai kesibukan tersebut menjadi aktivitas yang memiliki nilai lebih, termasuk nilai ekonomi. Dalam konteks ini, keberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek material atau uang, tetapi juga menyangkut kemampuan mengakses waktu, mengembangkan potensi, membangun jaringan, serta memiliki kendali atas diri sendiri.
“Berdaya itu tidak hanya berkaitan dengan material atau nilai uang saja. Bagaimana kita bisa mengakses waktu, mengakses potensi kita, dan memiliki kendali terhadap diri kita sebagai perempuan, sehingga memiliki value yang lebih bermakna,” katanya.
Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, anak muda perlu terlebih dahulu mengenali potensi dan kemampuan yang dimiliki, kemudian mengembangkannya menjadi kekuatan untuk menciptakan akses dan jaringan yang dapat membuka peluang ekonomi.
“Kenali siapa kalian, apa yang kalian bisa, lalu bagaimana itu bisa menciptakan akses atau jaringan sehingga bisa membuka akses ekonomi. Dengan begitu, kalian bisa lebih produktif ke depannya dan memiliki value,” pungkasnya.
Narasumber Kepemimpinan Perempuan, Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., M.Hum., menilai kegiatan bimbingan teknis seperti ini sangat penting bagi perempuan, khususnya generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, perempuan perlu dibekali wawasan dan kemampuan agar mampu mengambil peran lebih besar dalam membangun keluarga, lingkungan, organisasi hingga bangsa.
Menurutnya, penguatan kapasitas perempuan tidak hanya berbicara tentang bagaimana melahirkan sosok perempuan yang mampu menjadi pemimpin, tetapi juga bagaimana membangun perempuan yang berdaya sekaligus mampu memberikan perlindungan bagi anak dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.
“Di era kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini, kegiatan seperti bimbingan teknis sangat dibutuhkan perempuan Indonesia, tidak hanya mereka yang sudah menjadi pemimpin, tetapi juga generasi muda. Bagaimana kita membentuk perempuan yang berdaya, mampu memberikan perlindungan kepada anak, dan ikut menjadikan Indonesia maju,” ujarnya.
Mahendrawati menegaskan, ukuran kesuksesan seorang pemimpin perempuan tidak semata-mata dilihat dari pencapaian dirinya sendiri. Kepemimpinan justru tercermin dari kemampuan untuk mengelola, membimbing dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya, baik dalam keluarga, dunia usaha maupun organisasi atau institusi yang dipimpin.
“Kalau hanya dirinya sendiri yang sukses, saya kira itu namanya tidak sukses. Sebagai pemimpin perempuan, di keluarga juga harus mampu, sebagai ibu rumah tangga juga mampu. Di lingkungan harus menjadi panutan, kemudian di pemerintahan atau institusi tertentu juga mampu menjadi pemimpin,” katanya.
Ia menilai, kepemimpinan perempuan pada akhirnya bukan sekadar tentang posisi atau jabatan, melainkan tentang kemampuan menghadirkan dampak positif bagi orang lain. Karena itu, pembekalan sejak usia muda menjadi penting agar perempuan memiliki kapasitas, karakter dan kesiapan untuk menjalankan berbagai peran secara seimbang.
Narasumber Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Dewa Ayu Mirah Ardrini, menilai kegiatan tersebut dapat menjadi pedoman penting bagi perempuan, khususnya dalam membangun dukungan di tingkat komunitas. Menurutnya, penguatan peran perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas individu, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mampu mengenali kebutuhan serta memberikan dukungan terhadap persoalan yang dihadapi perempuan.
Ia menyoroti masih terbatasnya dukungan yang diperoleh perempuan di Bali dalam mengakses layanan kesehatan, baik bagi ibu hamil maupun perempuan yang belum hamil, khususnya terkait kesehatan reproduksi. Karena itu, menurutnya, komunitas perlu memiliki perempuan penggerak atau vocal point yang mampu menyuarakan kebutuhan, hambatan, sekaligus membuka ruang dukungan yang lebih luas.
“Di Bali ini rasanya masih belum terlalu banyak dukungan yang diperoleh perempuan, khususnya bagi ibu hamil dalam mengakses kesehatan, atau bagi perempuan yang tidak hamil dalam mengakses kesehatan reproduksinya. Karena itu, penting bagi komunitas untuk membangun perempuan penggerak atau vocal point yang bisa menyuarakan kebutuhan dan hambatan yang terjadi, sehingga dukungan bisa diberikan,” ujarnya.
Ardrini juga mengingatkan generasi muda agar lebih mengenali dan memahami kebutuhan kesehatan reproduksinya sejak dini. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan tubuh menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Kita harus mengenali kebutuhan kita seperti apa. Ketika sudah mengenali kebutuhan diri, termasuk organ reproduksi, kita bisa menjaganya. Dengan mengenali dan menjaga kebutuhan tersebut, kita bisa mencapai kesejahteraan, baik secara fisik maupun mental,” katanya.
Selain kesehatan reproduksi, ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental. Menurutnya, kondisi fisik dan mental memiliki keterkaitan erat dengan kualitas hidup seseorang. Karena itu, generasi muda perlu membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan mental agar tidak terjebak pada kondisi yang dapat memicu depresi maupun menurunkan kesejahteraan diri.
Salah satu peserta Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan Potensial tentang Peningkatan Kepemimpinan dan Kesejahteraan Perempuan (KPP) di Provinsi Bali, Ni Luh Putu Sukariyati, mengaku senang dan bangga dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman sekaligus pesan berharga bagi perempuan potensial, khususnya di Bali, untuk terus memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri.
Sukariyati menegaskan bahwa kesetaraan gender harus dipahami sebagai kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang, berkarya, serta mengambil peran di berbagai bidang. Menurutnya, perempuan tidak seharusnya merasa lebih rendah karena perbedaan gender, melainkan perlu terus membangun kemampuan agar dapat berdiri mandiri dan berkontribusi di lingkungan masing-masing.
“Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi perempuan-perempuan potensial di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Saya merasa bangga bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini. Semoga kita menjadi pribadi yang tenang, tetapi tetap memiliki jiwa yang kuat dan tangguh ke depannya. Gender kita tetap sama, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak berhenti belajar, menjaga perilaku dan membangun karakter yang baik. Menurutnya, pengetahuan, akhlak, serta kemampuan menjaga diri menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual.
Sukariyati juga mendorong perempuan muda untuk memiliki kepercayaan diri, menjaga martabat, serta terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, perempuan perlu menjadi pribadi yang mandiri, cerdas dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri.
Peserta lainnya, Sita, mengaku mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan teknis tersebut sejak awal hingga akhir. Menurutnya, kegiatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk semakin menyadari bahwa mereka memiliki banyak kemampuan sekaligus kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang.
Ia menilai masih banyak perempuan di luar sana yang memiliki potensi, tetapi belum cukup berani untuk menyampaikan aspirasi maupun menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, kegiatan bimtek tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk membuka keberanian, memperluas wawasan, sekaligus mendorong perempuan lebih mengenali potensi dan nilai dirinya.
“Saya merasa sebagai perempuan, kita memiliki banyak kemampuan dan seharusnya memiliki banyak kesempatan. Tetapi mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang belum berani menyampaikan aspirasinya atau menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan adanya bimtek ini, saya berharap bisa membuka kesempatan bagi teman-teman dan juga bagi saya sendiri untuk lebih mengeksplorasi kemampuan serta mengetahui worth atau nilai diri kita,” ujar Sita.
Tidak hanya itu, peserta lainnya juga mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Bagi para peserta, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan mengambil peran strategis di berbagai bidang. Mereka mendorong perempuan agar tidak takut tampil sebagai pemimpin dan tidak menjadikan perbedaan gender sebagai alasan untuk membatasi potensi diri.
“Intinya, kegiatan ini sangat seru dan menyenangkan. Kami sebagai perempuan menjadi lebih berani untuk menjadi pemimpin. Jangan pernah takut menjadi pemimpin dan jangan merasa didiskriminasi hanya karena kita berbeda gender,” ungkap para peserta.
Mereka juga menekankan pentingnya keberanian untuk bersuara ketika menghadapi kekerasan atau perlakuan yang merugikan perempuan. Menurut mereka, perempuan perlu mengetahui hak-haknya, berani melawan tindakan kekerasan, serta tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami. Sikap tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memperkuat keberdayaan perempuan.
Melalui kegiatan ini, semangat “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” ditegaskan bukan sekadar slogan. Perempuan diharapkan semakin percaya diri mengembangkan potensi, mengambil peran dalam pengambilan keputusan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan.
Sebab, mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan generasi yang unggul, tetapi juga ekosistem yang memberi ruang setara bagi perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan ikut menentukan masa depan bangsa. (kbs)