Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster saat menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Jaya Sabha, Rabu (30/9/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat kerja sama dalam pembangunan dan pelayanan hukum. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara kedua institusi di Jaya Sabha, Rabu (30/9/2026).
Penandatanganan ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendukung pembangunan hukum di Bali.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi P3H Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala BRIDA Provinsi Bali, serta jajaran terkait dari kedua institusi.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan, pembaruan Nota Kesepakatan dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur sekaligus penyesuaian tugas dan fungsi kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Menurut Eem, kerja sama tersebut menjadi pijakan untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dan menghadirkan layanan hukum yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Nota Kesepakatan ini menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan menghadirkan layanan hukum yang semakin relevan bagi masyarakat,” ujar Eem.
Dalam kesempatan tersebut, Eem juga memperkenalkan sejumlah inovasi layanan yang dikembangkan Kanwil Kemenkum Bali. Di antaranya Artha Karya, Smart Rajeg Bali, dan Galeri Sanga Gumi Bali.
Berbagai inovasi tersebut dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus mendukung pengembangan potensi kekayaan intelektual dan produk unggulan daerah.
Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan berbagai inovasi tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik pembaruan Nota Kesepakatan antara Pemprov Bali dan Kanwil Kemenkum Bali.
Menurut Koster, kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing pihak.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat pembangunan hukum di Provinsi Bali.
Penandatanganan Nota Kesepakatan sekaligus menjadi bentuk komitmen kedua institusi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program di bidang hukum.
Melalui kerja sama yang semakin terarah, Pemprov Bali dan Kanwil Kemenkum Bali berupaya memastikan pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas.
Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam berbagai program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Bali secara berkelanjutan. (kbs)