Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Pattai Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih memberi apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menangani ketahanan energi ditengah konflik Global.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di tengah gejolak energi global yang semakin tak menentu, posisi Indonesia menghadapi krisis ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Di satu sisi, negeri ini memiliki “tameng” alami yang membuatnya relatif lebih tahan. Namun di sisi lain, masih ada celah besar yang berpotensi menjadi titik rawan jika tidak segera dibenahi.
Indonesia selama ini diuntungkan oleh melimpahnya sumber daya energi domestik. Batu bara, misalnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia sekaligus penopang utama pasokan listrik nasional. Cadangan gas pun masih tergolong aman, sementara ketergantungan terhadap impor listrik—seperti yang dialami banyak negara di Eropa—hampir tidak ada. Kondisi ini membuat potensi blackout berskala nasional relatif kecil.
Namun, di balik keunggulan tersebut, tantangan struktural masih membayangi. Krisis global justru membuka peluang besar bagi percepatan energi terbarukan. Investasi energi bersih meningkat, teknologi semakin murah, dan banyak negara mulai beralih secara agresif. Sayangnya, di Indonesia persoalannya bukan pada potensi, melainkan pada eksekusi yang masih tertatih. Jika percepatan dilakukan, Indonesia berpeluang mencapai kemandirian energi. Sebaliknya, jika lambat, status sebagai importir akan terus melekat.
Data terbaru menunjukkan ketahanan energi Indonesia berada di level “cukup tahan”. Indeks Ketahanan Energi 2025 tercatat di angka 70,40 atau setara 96,4 persen dari target. Rasio elektrifikasi bahkan telah mencapai 99,83 persen, menandakan hampir seluruh wilayah telah menikmati akses listrik dengan tingkat gangguan yang semakin rendah.
Meski demikian, cadangan energi fosil masih menjadi perhatian. Indonesia memiliki sekitar 4,4 miliar barel minyak dan 55,8 triliun kaki kubik gas. Angka ini cukup, namun belum memadai untuk kebutuhan jangka panjang, terlebih produksi domestik belum mampu menutup konsumsi sehingga impor tetap terjadi.
Di sektor energi terbarukan, potensinya sangat besar—mencapai sekitar 3,6 terawatt. Sumber energi air mendominasi dengan 49 persen, disusul bioenergi, panas bumi, dan tenaga surya. Ironisnya, pemanfaatannya masih rendah, dengan bauran energi terbarukan baru menyentuh sekitar 15,75 persen pada 2025.
Titik paling lemah justru terletak pada ketergantungan impor energi. Sekitar 32 persen minyak mentah, 36 persen BBM, dan bahkan 80 persen LPG masih dipasok dari luar negeri. Kondisi ini membuat ketahanan energi Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik global sekaligus membebani anggaran subsidi.
Struktur energi nasional pun masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Transisi menuju energi bersih memang sudah berjalan, tetapi lajunya belum cukup cepat untuk menjawab tantangan masa depan.
Pemerintah sendiri telah mengarahkan kebijakan pada transisi energi menuju target Net Zero Emission 2060. Langkah-langkah seperti mandatori biodiesel, pengembangan bioenergi, peningkatan cadangan nasional, hingga upaya menekan impor terus didorong.
Dalam laporan terbaru JP Morgan bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia bahkan disebut sebagai negara kedua paling tahan terhadap krisis energi global, khususnya di sektor minyak dan gas. Capaian ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Pattai Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih.
Politisi yang akrab disapa Demer itu menilai ketahanan tersebut tidak lepas dari strategi pemerintah di sektor energi, terutama di bawah kepemimpinan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (kbs)