Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah uang uang rakyat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat.
Penggunaan APBD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata melainkan menjadi instrument untuk memberikan dampak kesejahteraan yang benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Bali, bukan hanya angka dan narasi indah di atas kertas apalagi pencitraan semata.
Gubernur Koster menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. “APBD harus bekerja untuk rakyat. Itu prinsip yang kami pegang dalam setiap kebijakan,” tegas Gubernur Koster Koster dalam keterangannya Sabtu (28/3/2026).
Gubernur Koster menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan ekonomi desa. Menurutnya, APBD harus mampu menggerakkan ekonomi dari bawah, tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung, ” ujarnya. Ia menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah dirancang untuk memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur strategis tetap dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing dan keberlanjutan ekonomi Bali dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Bali menilai bahwa keseimbangan antara pembangunan jangka panjang dan manfaat langsung bagi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu pendekatan pembangunan harus dilakukan secara seimbang, antara kebutuhan jangka pendek masyarakat dan kesiapan Bali menghadapi tantangan di masa depan.
“Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk Bali ke depan, ” tambahnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Bali berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya terlihat dalam capaian makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (kbs)