Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih atau Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dari Dapil Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dari Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi antara Bali Selatan dengan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Menurutnya, jurang ketimpangan itu tidak hanya tampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan.
Pandangan itu disampaikan Demer saat menghadiri podcast Koplar belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Bali membutuhkan arah kebijakan yang lebih berkeadilan agar pertumbuhan tidak terus terpusat di wilayah selatan.
Demer menilai Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang sangat besar, sehingga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang kuat, terampil, dan sehat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga toleransi di tengah keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
Menurut Demer, upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan. Ia menyebut, sebagai negara yang kaya akan potensi alam, Indonesia harus memastikan fondasi kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 tetap kokoh agar tidak muncul hambatan terhadap kemajuan bangsa.
“Kalau di Bali, toleransi saya kira sudah sangat baik. Karena itu, kemungkinan perpecahan dimulai dari Bali sangat kecil. Justru Bali bisa menjadi contoh bagaimana keberagaman dijaga dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Selain berbicara soal kebangsaan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu secara khusus menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah di Pulau Dewata. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera melahirkan kebijakan yang mampu menjawab kesenjangan antara Bali Selatan dengan wilayah lain, terutama Karangasem.
Bagi Demer, persoalan pendidikan menjadi salah satu akar utama ketimpangan tersebut. Ia melihat pusat-pusat pendidikan tinggi saat ini masih terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kondisi itu dinilai membuat masyarakat di daerah seperti Karangasem harus menanggung biaya lebih besar untuk mengakses pendidikan, termasuk biaya tempat tinggal saat menempuh kuliah di wilayah selatan.
Karena itu, Demer mengusulkan moratorium pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan baru di kawasan yang sudah padat, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kebijakan itu, menurutnya, dapat mendorong lembaga pendidikan untuk membuka kampus atau menambah kelas di wilayah lain yang masih membutuhkan akses pendidikan lebih luas.
Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi tanpa harus membebani anggaran daerah secara besar. Dengan adanya pembatasan di wilayah selatan, pengembangan pendidikan tinggi diyakini akan bergerak ke daerah-daerah seperti Karangasem, Bangli, Klungkung, hingga wilayah Bali lainnya yang selama ini belum menikmati pemerataan akses yang sama.
“Kalau kebijakan itu berani diambil, maka masyarakat Karangasem akan lebih mudah melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Mereka tidak harus selalu ke Denpasar, tidak harus mengeluarkan biaya kos yang mahal. Di situlah letak keadilannya,” kata Wakil rakyat yang sudah lima periode berjuang di DPR RI itu.
Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng itu juga menilai pemerataan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kemajuan Karangasem dan wilayah lain di luar Bali Selatan akan sulit dicapai jika masyarakatnya tidak memiliki keterampilan yang memadai dan tidak ditopang akses pendidikan yang terjangkau.
Tak hanya moratorium, Demer juga mendorong percepatan pembangunan universitas di Karangasem melalui kebijakan yang konkret dan terukur. Selain itu, ia menyarankan adanya subsidi pendidikan dari pemerintah daerah, khususnya untuk jenjang pendidikan vokasi seperti D1 dan D2, agar masyarakat dari keluarga biasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan studi.
Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan semata kritik, melainkan dorongan agar pemerintah mulai serius mengkaji pola pembangunan yang lebih merata. Menurutnya, keadilan pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh daerah yang secara ekonomi sudah lebih mapan, tetapi juga harus hadir bagi masyarakat di wilayah yang masih tertinggal dalam akses pendidikan dan pengembangan SDM.
Dengan pemerataan pendidikan, Demer meyakini Bali tidak hanya akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerahnya sendiri. Baginya, pembangunan Bali ke depan harus bergerak menuju keseimbangan, bukan terus bertumpu pada satu kawasan saja. (kbs)