Foto: Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026).
Tabanan, KabarBaliSatu
Kasus kekerasan dan berbagai persoalan yang menimpa anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026). Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa ditunda dan harus diwujudkan melalui langkah konkret.
Kegiatan ini merupakan bagian dari advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak yang diinisiasi Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Seniasih menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya edukasi bagi anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh. Peran keluarga, menurutnya, sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Forum PUSPA, lanjutnya, hadir sebagai ruang kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Sejumlah tantangan lain turut menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan sekadar program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber strategis. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung KLA. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar implementasi kebijakan KLA dapat berjalan berkelanjutan. (kbs)