Foto: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Rakornas TPAKD 2025, bersama Gubenur, Bupati, Walikota, seluruh Indonesia.
Jakarta, KabarBaliSatu
Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk memperluas inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10).
Pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Fokus utama Rakornas adalah memperkecil kesenjangan inklusi keuangan antara pusat dan daerah, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dalam arahannya, Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari keadilan sosial.
“Pemerataan akses keuangan adalah fondasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Setiap kepala daerah harus mampu melihat potensi UMKM di wilayahnya agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” ujar Airlangga.
Menanggapi hal itu, Wawali Arya Wibawa menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah menjalankan berbagai langkah konkret melalui TPAKD Kota Denpasar, bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, dan Dekranasda. Upaya ini diarahkan untuk mendata dan mendorong UMKM potensial agar tersentuh program inklusi keuangan.
“Hingga Juli 2024 tercatat 32.626 UMKM di Kota Denpasar. Kami akan terus mendorong mereka untuk memanfaatkan berbagai program seperti Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) di bidang pertanian, serta pelatihan dan pengembangan UMKM, terutama bagi pelaku perempuan dan disabilitas,” ujar Arya Wibawa.
Ia juga menyoroti peran Gerakan Bangkit Pasar Digital (GERBANG PADI) di bawah naungan Perumda Pasar, yang menargetkan peningkatan transaksi digital berbasis QRIS sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah.
Lebih jauh, Arya Wibawa menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk memperluas edukasi dan literasi keuangan secara merata.
“Kami ingin setiap warga, dari berbagai segmen dan bidang usaha, bisa mengakses layanan keuangan dengan mudah. Pemerataan akses ini penting agar pertumbuhan ekonomi Denpasar bisa dirasakan secara adil oleh semua kalangan,” tegasnya.
Dengan langkah tersebut, Denpasar menegaskan posisinya sebagai kota inklusif dan adaptif, yang menjadikan akses keuangan sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. (kbs)