Foto: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta.
Jakarta, KabarBaliSatu
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025. Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi momentum strategis bagi peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030 — panduan nasional untuk memperluas akses dan literasi keuangan di seluruh Indonesia.
Rakornas tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, perwakilan Bank Indonesia, kementerian terkait, hingga pelaku industri jasa keuangan. Acara dibuka langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, berdaya saing, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par, menilai kehadiran pemerintah daerah dalam forum strategis seperti ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya nyata untuk memastikan keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional. “Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen kami agar program TPAKD Karangasem selaras dengan strategi nasional. Dengan sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan masyarakat Karangasem benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Bupati Gus Par.
Menurutnya, TPAKD memiliki peran krusial dalam memperkuat literasi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan demikian, warga desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM tidak lagi terjebak pada sistem ekonomi informal yang rentan dan tidak produktif. “Kami ingin mendorong agar setiap warga Karangasem memiliki akses yang mudah terhadap perbankan, asuransi, hingga layanan keuangan digital. Karena dari situlah kesejahteraan bisa tumbuh,” tegasnya.
Bupati Gus Par juga menegaskan bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam program AGUNG Prioritas 2025–2029, khususnya pada pilar pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia berharap, melalui dukungan OJK dan lembaga keuangan lainnya, semakin banyak masyarakat yang terbantu untuk memulai usaha produktif, mendapatkan modal usaha, dan terbebas dari jeratan rentenir.
“Pemerataan ekonomi tidak bisa hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat mengelola dan mengakses sumber keuangan. Itulah mengapa kami sangat mendukung langkah OJK dengan Roadmap baru ini,” kata Bupati Gus Par menegaskan.
Lebih lanjut, Gus Par menyampaikan bahwa Pemkab Karangasem tengah menyiapkan sejumlah inisiatif daerah untuk memperluas jangkauan program TPAKD, seperti pembentukan Desa Inklusi Keuangan, penguatan lembaga keuangan mikro, serta kolaborasi dengan perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Dengan peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, OJK menargetkan Indonesia dapat mencapai tingkat inklusi keuangan di atas 95 persen pada 2030. Sementara bagi Karangasem, target tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
“Harapan kami, Karangasem bisa menjadi contoh daerah yang berhasil membangun kemandirian ekonomi berbasis inklusi keuangan. Karena keuangan inklusif bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemandirian masyarakat,” pungkas Bupati Gus Par. (kbs)