Foto: Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra saat menghadiri Pertemuan Forum Perbekel se-Kecamatan Dawan di Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah, Jumat (10/10/2025).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat sinergi dengan jajaran pemerintahan desa guna memastikan pembangunan berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput. Hal itu tampak dalam kegiatan Pertemuan Forum Perbekel se-Kecamatan Dawan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, di Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan rutin ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung, Wayan Suteja, Camat Dawan Dewa Widiantara, serta unsur Forkopimca Kecamatan Dawan, yakni Kapolsek Dawan dan Danramil Dawan. Suasana pertemuan berlangsung hangat, diwarnai diskusi terbuka mengenai arah kebijakan pembangunan desa, pengelolaan dana desa, hingga upaya mitigasi bencana jelang musim hujan.
Camat Dawan, Dewa Widiantara, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang koordinasi strategis antara para perbekel, perangkat kecamatan, dan unsur keamanan wilayah. “Forum ini bukan hanya untuk mempererat komunikasi, tetapi juga menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pemerintahan desa agar lebih efektif dan selaras dengan program pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara optimal dan transparan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga, baik dalam bentuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan sosial dasar.
“Dana desa adalah instrumen penting untuk membangun dari bawah. Karena itu, penggunaannya harus efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Wabup Tjok Surya.
Selain itu, ia meminta seluruh desa untuk menyiapkan data pekerja rentan sebagai dasar pemberian jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Data tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar penting dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja informal di wilayah pedesaan.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya mengingatkan agar para perbekel meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di musim hujan, terutama banjir dan tanah longsor. Ia menekankan perlunya langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.
“Kita harus selalu siap dan tanggap menghadapi potensi bencana. Jangan menunggu sampai terjadi, tapi antisipasi sejak dini melalui koordinasi dan kesiapan bersama,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan aparatur desa, khususnya soal tunjangan istri/suami dan anak perbekel, Wabup Tjok Surya menugaskan Kepala Dinas Pemdes untuk segera melakukan kajian dan menyusun rancangan kebijakan yang realistis. Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak membebani keuangan daerah.
“Ketika aturan memperbolehkan, kita lihat juga kondisi fiskal di daerah. Jangan sampai kebijakan yang baik justru memberatkan anggaran daerah,” ujar Wabup Tjok Surya menegaskan.
Melalui forum ini, Wabup berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan. Ketika koordinasi berjalan baik, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” pungkasnya. (kbs)